Konfrontasi - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa proses perombakan kabinet yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti pada awal masa pemerintahan Jokowi-JK.
"Kita belajar dari yang dulu. Kadang-kadang respons KPK tidak jelas," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Sebagaimana diberitakan, dulu KPK pernah memberikan label merah dan kuning terkait calon-calon menteri yang bakal dipilih masuk ke dalam Kabinet Kerja.
Namun, menurut Jusuf Kalla, pelabelan itu tidak disertai dengan alasan jelasnya dari arti pelabelan tersebut seperti mengapa pastinya seorang dilabeli merah atau kuning.
"Merah dan kuning, kami tidak tahu apa itu alasannya," katanya.
Wapres juga mengemukakan bahwa di antara berbagai calon itu ternyata saat ini tidak ada yang tersangkut dalam kasus atau menjadi tersangka atau dipidanakan secara hukum.
Wapres juga mengemukakan terkait dengan posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sekaligus sebagai Kepala Staf Kepresidenan, saat ini sedang diproses mengenai mekanisme penggantian tersebut.
"Sedang dalam proses dan belum lagi diselesaikan," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo bernuansa kompromistis, karena Presiden tidak tahan dengan desakan dan tekanan dari unsur kekuatan pendukungnya.
"Muncul kesan, Presiden Jokowi setengah hati melakukannya, karena sudah tidak tahan lagi dengan desakan dan tekanan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya," katanya di Jakarta, Rabu (12/8).
Dia mengatakan reshuffle kabinet yang kompromistis itu terlihat pada pergantian menteri Sekretaris Kabinet dari Andi Wijoyanto kepada Pramono Anung, dan pergantian Menteri PPN/kepala Bappenas dari Andrianof Chaniago ke Sofyan Djalil.
Menurut dia, Andi dan Andrianof yang dikenal sebagai orang dekat dan sosok kepercayaan Jokowi sepertinya diminta mengalah. "Dengan kompromi itu, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi rongrongan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya," ujarnya. (rol/ar)