Konfrontasi - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, mengatakan Polri harus segera mengendalikan dan mengantisipasi efek lanjutan dari kerusuhan berbau SARA yang terjadi di Tanjungbalai, Asahan, Sumatera Utara, pada Jumat malam, 29 Juli lalu.
Jika tidak, kerusuhan dikhawatirkan bisa meluas. “Mengingat kawasan pantai timur Sumatera Utara itu sangat rentan akan amuk massa dan konflik SARA,” kata Neta dalam pesan tertulisnya, Sabtu (30/7/2016).
IPW mengapresiasi tindakan polisi yang cepat mengendalikan amukan massa walau sejumlah biara dan klenteng di kota itu sempat mengalami kerusakan. Menurut Neta, kerusuhan ini bisa meluas karena Polres Tanjungbalai dinilai kurang tanggap terhadap situasi psikologis masyarakat setempat.
Akibatnya, amukan massa ini sempat membakar sejumlah bangunan, sepeda motor, dan mobil. Belajar dari peristiwa ini, kata Neta, Mabes Polri perlu segera menunjuk kepala polda dan polres yang memahami kondisi psikologis massa. “Sehingga mereka mampu membuat pemetaan psikologis masyarakat dan memetakan daerah rawan kriminal maupun rawan konflik SARA,” ujarnya.
Neta menambahkan Tanjungbalai tergolong sebagai daerah rawan konflik. Seperti misalnya pada 27 Mei 1998, di mana warga keturunan Cina menjadi korban amuk massa. Ratusan rumah, toko, dan mobil di kota itu dihancurkan serta dibakar warga. Begitu juga gedung DPRD yang dihancurkan warga karena sebagian oknum legislatif dianggap sebagai backing mafia. Massa juga menjarah sejumlah toko. Kerusuhan baru berakhir setelah TNI diturunkan dari berbagai kota.
“Hal ini terjadi akibat kurang pedulinya jajaran aparat keamanan terhadap situasi sosial, bahkan cenderung berkolusi dengan pihak tertentu dan membiarkan berkembangnya mafioso di daerahnya,” kata dia.
Jauh sebelumnya, pada 3 Maret 1946, di Tanjung Balai, daerah lainnya, yaitu Asahan, juga pernah dilanda amukan massa. Puluhan orang tewas. Korbannya adalah keluarga Kesultanan Asahan dan warga keturunan Cina. Kerusuhan di Tanjungbalai kemudian menjalar tanpa kendali ke berbagai daerah di Sumatera Utara, bahkan hingga ke Tanjungpura, Langkat. “Sejarah panjang amukan massa ini harus jadi pembelajaran Polri,” tutur Neta. (tmp/mg)