KONFRONTASI - Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai Pemprov DKI dan institusi terkait seperti Polda Metro Jaya kurang merespon kondisi lalu lintas di Jakarta yang sangat mengkhawatirkan dan sudah mematikan aktivitas dan kreatifitas masyarakat.
Bahkan, selain menimbulkan kerugian ekonomi akibat pemborosan penggunaan bahan bakar, juga memicu stress masyarakat.
"Anehnya, Pemprov DKI dan institusi terkait seperti Polda Metro Jaya kurang merespon, justru seperti membiarkan kerumitan terus menghantui masyarakat pengguna jalan," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/8).
Bahkan, nyaris tidak melakukan upaya-upaya efektif yang secara langsung bisa berdampak untuk mengurai kemacetan. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan proyek infrastruktur jalan yang tentu bermuatan nilai rupiah.
Lebih parah lagi, Pemprov DKI lebih serius jika kemacetan diatasi dengan cara penarikan distribusi seperti ERP. Sehingga menuai curiga, kemacetan adalah by desain untuk pembenaran bahwa proyek-proyek jalan tol mutlak dilaksanakan.
"Pejabat Negara jangan bermental pengusaha yang selalu berfikir dan bertindak untung rugi," kata Edison.
Edison mengingatkan, lalu lintas adalah pelayanan non profit kepada rakyat. Pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab untuk pengembalian atas pajak dan berbagai kewajiban dari rakyat yang dikelola oleh para penyelenggara negara, agar rakyatnya dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang.
"Pemerintah harus memahami bahwa pelayanan publik itu non profit," tegas Edison.
Seharusnya, lanjut Edison, sistim three in One dan genap ganjil segera dievaluasi. Karena terbutki tidak efektif untuk mengurai kemacetan.
ITW pun mendesak, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya segera melakukan tindakan ekstrim seperti moratorium penjualan kendaraan baru di wilayah Jakarta. Serta membuat kebijakan untuk dijadikan persyaratan pembelian kendaraan baru.
ITW menyarankan, agar dilakukan sistim satu arah, untuk mengurangi traffic light maupun pemutaran dan persimpangan. Sistim satu arah, akan mempercepat laju kendaraan, sehingga mengurangi hambatan dan antrian.
Edison menambahkan, konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas yang memberikan keamanan,keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) tentu terjangkau secara ekonomi.
"Kalau kebijakan soal lalu lintas dan angkutan jalan serta tranpsortasi umumnya,tidak bisa mewujudkan Kamseltibcar, tentu dipastikan kebijakan itu salah," ujarnya.(Juft/Skala)