KONFRONTASI- Pemerintah akan menggulirkan Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. Program ini merupakan bagian dari rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW) sampai 2019. Bedanya, PPD-L akan mengevaluasi mana saja yang realistis diwujudkan sekaligus melakukan percepatan dan diversikasi sumber-sumber energinya.
“Saya dan tim sudah mempelajari rencana yang 35.000 MW. Kesimpulannya, program itu memang tidak realistik. Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka membayahakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” ujar Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, kepada wartawan usai Rakor Pembangkit Listrik, di kantornya, Senin (7/9/2015).
Menurut Menko Rizal, setelah melakukan kajian yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.
“Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut,” papar Menko.
Senada dengan itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, PLN diharuskan membeli 72% dari listrik yang diproduksi swasta. Ketentuan ini berlaku baik untuk listrik yang digunakan PLN maupun tidak digunakan. Dengan hitung-hitungan ini, maka ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun.
Hanya 16.167 MW
Rizal Ramli menambahkan, berdasarkan hasil kajian saat ini yang paling realistis dicapai sebesar 16.167 MW yang probabilitasnya tinggi dapat melayani beban puncak 2019. Sehubungan dengan itu, lewat PPD-Listrik pemerintah akan melakukan percepatan pembangunannya sekaligus mendversifikasi sumber-sumber energinya.
Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya akan membangun kapasitas listrik 35 ribu megawatt (MW). Namun dalam perjalanannya proyek tersebut mengalami pro dan kontra karena kelayakan dan waktu pengerjaannya yang harus dilakukan dalam waktu lima tahun.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan proyek kelistrikan yang paling ideal di bangun saat ini adalah 16 ribu megawatt. Dalam waktu lima tahun Rizal lebih optimis kapasitas listrik 16 ribu megawatt bisa dibangun daripada 35 ribu megawatt.
"Setelah dievaluasi, yang betul-betul mungkin dan harus selesai itu 16 ribu megawatt," ujar Rizal usai rapat koordinasi di kantornya, Senin (7/9/2015).
Rizal pun lebih senang menyebut proyek kelistrikan ini sebagai proyek percepatan pembangunan dan diversifikasi listrik (PPD listrik). Alasan utamanya dalam memenuhi kebutuhan listrik perlu diversifikasi, tidak hanya menggantungkan listrik pada batubara pada pembangkit.
"Karena dampaknya terhadap polusi, kita perlu diversifikasi ke geothermal, biodisel, sampah dan sebagainya," ujar Rizal. (KCM/tribn)