KONFRONTASI- Kemarin, Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli melakukan rapat koordinasi membahas proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Hasilnya, proyek tersebut menurut Rizal tidak akan tercapai.
Staf Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi (pedagang keturunan Cina Padang), melawan soal hasil rapat koordinasi Rizal Ramli kemarin. Apalagi dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said tidak hadir. Konon, Sudirman dikabarkan memang orangnya JK, sehingga sering tak hadir rapat.
"Kalau saya sebagai pribadi, Presiden harus tertibkan yang begitu-begitu tidak bisa ditoleransi. Akhirnya kan confused (membingungkan) investor di luar, mau investasi ke Indonesia nanti mau di mana yang dipegang, kalau menterinya saja bisa mengubah policy kebijakan Presiden, nanti di mana lagi kewibawaan Presiden," tutur Sofjan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/9/2015).. Inikah cara Sofyan Wanandi mengadu domba Jokowi vs Rizal Ramli?
Menurut Sofjan, apa yang disampaikan Rizal Ramli bisa membuat investor kebingungan terkait kebijakan pemerintah, soal proyek listrik 35.000 MW.
"Rusak semua kita nanti. Kalau mau membaik negara ini harus ada one policy and one voice, satu suara dan satu kebijakan satu komando, tidak bisa bicara seenaknya, memangnya ini negara apa, banana republic memang," jelas Sofjan.
Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini mengatakan, seorang menteri tidak bisa membuat keputusan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden, seperti proyek listrik 35.000 MW tersebut.
"Dia boleh memberikan nasihat tapi intern dengan presiden dalam rapat kabinet untuk mengubah bahwa ini ada persoalan. Bicaranya di dalam, jangan ke luar. Seolah-olah dia lebih pintar dari presiden. Kalau begini celaka kita semua," tutur Sofjan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah mengecek kepada Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Dari informasi yang disampaikan Sofyan, menurut Kalla, tidak ada rencana menurunkan target pembangunan pembangkit listrik menjadi 16.000 MW.
"Enggak benar. Saya sudah cek ke Dirut PLN, enggak ada pembicaraan itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, siang tadi.
Nada suara Kalla terdengar meninggi ketika disinggung soal pendapat Ramli yang menilai target pembangkit listrik 35.000 MW justru akan merugikan PLN. Kalla kembali menegaskan bahwa pembangunan proyek 35.000 MW merupakan keputusan presiden yang tidak bisa diubah di tingkat kementerian koordinator.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, target pembangkit listrik yang akan dibangun sebesar 35.000 megawatt (MW) dalam jangka waktu lima tahun ke depan justru merugikan PT PLN (Persero). Sebabnya, akan ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sebesar lebih dari 21.000 MW yang harus dibayar PLN, meskipun kelebihan itu tidak terserap oleh konsumen PLN.
Rizal usai rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Direktur Jenderal Kelistrikan Jarman, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, beban puncak pemakaian listrik pada 2019 nanti sebesar 74.000 MW.
“Maka akan ada kapasitas idle sebesar 21.331 MW,” kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Rizal menuturkan, sesuai dengan aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta sebesar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi, kata dia, maka PLN akan mengalami kesulitan keuangan.
“Kalau 35.000 MW dilaksanakan sampai 2019, akan ada kapasitas lebih 21.000 MW. Dan dalam kesepakatan pembelian dengan swasta PLN harus membayar 72 persen, dipakai atau tidak dipakai. Dan itu akan membuat PLN mengalami kesulitan,” ucap Rizal.
Perhitungan Rizal, PLN harus membayar excess power tersebut sebesar 10,763 miliar dollar AS.
Rizal menambahkan, apabila kesulitan keuangan ini menimpa PLN maka bukan tidak mungkin perusahaan setrum pelat merah itu butuh suntikan tambahan modal.
Dia pun menyebut, dalam lima tahun ke depan target yang paling mungkin direalisasikan dan tidak mengganggu keuangan PLN ialah sekitar 16.000 MW-18.000 MW.
“Sisa-sisanya kita perlu revisi. Misalnya bisa dilanjutkan dalam lima tahun yang akan datang. Tapi yang paling penting, program ini tidak boleh membuat PLN rugi. Karena kalau ada excess kapasitas PLN harus bayar,” tandas Rizal. (Dtk/KCM)