KONFRONTASI - Lembaga Pengembangan Studi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi sejumlah wilayah teror di Kabupaten Poso.
"Inti permasalahan di Poso saat ini hanya berputar pada persoalan ekonomi saja," kata Direktur LPS-HAM, Affandi di Palu, Rabu (24/8).
Dikatakan, pemerintah harus membuka kembali dokumen Deklarasi Malino yang disepakati 14 tahun lalu.
"Dua poin dalam deklarasi tersebut tidak pernah dilaksanakan sama sekali," ucapnya.
Dua dari sepuluh poin deklarasi yakni semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung. Kemudian mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
Kedua poin tersebut bersentuhan dengan perekonomian dan kehidupan masyarakat, ujarnya.
Bagi fandi, warga bekas konflik poso yang telah menggungsi tidak dapat kembali ke daerah asalnya, karena trauma. Sementara di daerah asalnya masyarakat tersebut masih memiliki asset-aset yang menjadi sumber penghidupan.
"Di daerah pengungsian mereka tidak memiliki apa-apa. Sehingga ini harusnya menjadi perhatian pemerintah," ucapnya.
Dari segi pemulihan ekonomi, seharusnya masyarakat bekas konflik yang tidak dapat kembali ke daerahnya dan tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya, dapat menjadi perhatian khusus pemerintah.
"Mereka itu yang wajib diberikan bantuan, seperti modal usaha, lahan pertanian atau perkebunan bagi petani, atau alat tangkap ikan bagi mereka dengan pekerjaan nelayan," kata Fandi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga membangun infrastruktur dan pelatihan kerja. Karena masyarakat yang tidak dapat kembali ke daerahnya, secara pasti lingkungan dan pekerjaannya pun akan berubah.
"Jadi bukan soal bagaimana kita menjaga keamanan dan ketertiban bersama aparat kemananan di Poso, tapi bagaimana membangun ekonomi masyarakat sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi setiap daerah tidak terjadi lagi," demikian Affandi. (akl/ar)