KONFRONTASI- Mantan aktivis ITB dan kini pengajar FE Universitas Bung Karno Gede Sandra MA meminta Jokowi yang menggeber Nawa Cita dan Trisakti Soekarno harus berani menempatkan ekonom yang pro-job, pro-poor dan pro-konstitusi untuk mengikis Neoliberalisme yang sekian tahun ini mendominasi ekonomi Indonesia. ''Duet Rizal-Ramli dan Bambang Brodjonegoro paling prospektif untuk memperbaiki perekonomian ketimbang Darmin Nasution dan Sri Mulyani atau Chatib Basri,'' kata Gede.
''Dengan beban utang negara dan swasta Rp3.900 triliun warisan SBY, pemerintahan Jokowi-JK rawan dan mudah dicengkeram neoliberalisme yang menjadi haluan ekonom neolib komprador IMF/Bank Dunia, yang sudah dipraktikkan SBY selama 10 tahun berkuasa (2004-2010), ujarnya dalam diskusi di Founding Fathers House, Senin (6/7/15) di Jakarta.
Gede menyingkapkan bahwa beberapa hari lalu, belasan ekonom menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara untuk diminta masukan tentang persoalan ekonomi. ''Sebagian dari mereka ternyata dikenal luas sebagai para pemuja pasar spekulatif, makanya tidak aneh kemudian mencuat nama Sri Mulyani untuk disodorkan kepada Jokowi sebagai calon menteri perekonomian ke depan. Kemudian kemarin sejawat neolib Sri Mulyani yakni Darmin Nasution juga dipanggil ke istana Jokowi. Sehingga mencuatlah spekulasi bahwa para teknokrat neoliberal bakal menjadi tim ekuin Kabinet Kerja yang sejak awal sudah kecanduan pasar neoliberal. Kalau itu terjadi, Nawa Cita dan Trisakti Soekano bakal terpental,'' ujarnya.
Menurut Gede Sandra, sejauh ini Sri Mulyani sendiri selain dikenal sebagai garda terdepan pemikiran neoliberal di Indonesia, juga bermasalah integritasnya karena diduga kuat terlibat dalam berbagai skandal seperti skandal century dan skandal pajak Grup Ramayana pimpinan Paulus Tumewu.
''Pada era Sri Mulyani bercokol di Kabinet SBY tahun 2005 hingga 2010 selaku menteri keuangan dan kemudian pelaksana tugas menko perekonomian, ketimpangan pendapatan pada penduduk Indonesia juga terus memburuk yang ditandai dengan meningkatnya indeks gini dari 0,32 (2004) ke 0,37 (2010). Sri memperkaya lapisan teratas dalam piramida ekonomi nasional dan mempermiskin rakyat kecil yang sudah lemah. Itulah dampak ekonomi neoliberal yang berpusat di AS era Ronald Reagan (Reaganomics),'' tuturnya.
Gede Sandra, pengamat ekonomi Universitas Bung Karno mencatat, liberalisasi yang berlebihan di sektor keuangan pada era 1980-an, berbarengan bangkitnya rezim neoliberalisme di AS, telah menyebabkan ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya sendiri. Menurut data yang dipublikasikan oleh ekonom asal Perancis, Thomas Piketty, porsi pendapatan untuk desil teratas penduduk AS meningkat drastis dari 35% (0,35) di akhir tahun 1970an menjadi 50% (0,5) di tahun 2010. Bukan kebetulan pula pada penghujung rezim pasar spekulatif ini terjadi pula krisis keuangan di AS tahun 2008 yang dampaknya menyebar ke seluruh dunia dan masih terasa hingga kini di Indonesia.
Kalau kemudian Jokowi tunduk pada IMF/Bank Dunia karena menarik Sri Mulyani, Darmin Nasution atau Chatib Basri atau Muhamad Iksan, kesemuanya kubu neoliberal FE-UI, maka Jokowi dikenang sebagai Presiden Indonesia ke sekian yang takluk pada lobby-lobby kelompok neoliberal. Dan nasib Nawa Cita maupun Trisakti, apalagi revolusi mental, bakal tinggal retorika kosong yang membuat rakyat kecewa dan frustasi,'' kata Gede. (k).