KONFRONTASI- Pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad berharap Presiden Joko Widodo tidak memasukkan antek-antek penganut neoliberalisme dalam Kabinet Kerja yang segera dirombaknya. Pasalnya, di sektor ekonomi, Jokowi sudah mendapat warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya berupa quatro defisit. Yakni defisit perdagangan, neraca berjalan dan pembayaran, serta defisit anggaran yang masih akan terus menekan nilai tukar rupiah.
“Para menteri perekonomian saat ini sudah mengalami krisis legitimasi di mata publik dan pasar. Serta mengancam posisi Jokowi ke arah delegitimasi jika reshuffle tidak dilakukan,” jelasnya dalam diskusi bertema ‘Quo Vadis Arah Ekonomi Indonesia? di Antara Reshuffle, Kabinet Neolib, dan Kabinet Kerakyatan’ yang digelar Founding Fathers House (FFH) di kantornya, Jalan Prapanca Raya, Jakarta, Senin (6/7).
Menyinggung nama-nama yang belakangan dianggap layak masuk jajaran tim ekonomi Kabinet Kerja, Herdi punya penjelasan bahwa mayoritas adalah ekonom penganut neoliberal. Misal mantan Menkeu Sri Mulyani yang terkenal neolib dan terlibat skandal Bank Century, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution juga neolib dan diduga terlibat kasus pajak, begitu pula mantan Menkeu Chatib Basri yang berpandangan neolib dan terbukti gagal kinerjanya di era SBY. “Kesemuanya itu adalah good guy-nya IMF, World Bank, ADB dan sejenisnya. Dengan tabiat lama kecanduan utang dan tidak kreatif serta tidak punya terobosan,” beber Herdi.
Peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina itu menambahkan, masa depan Indonesia bisa dibayangkan jika Jokowi mampu melakukan reshuffle kabinet secara kredibel dan mewujudkan ekonomi konstitusi dengan mengikis neoliberalisme. “Jika yang terjadi sebaliknya, Jokowi kita khawatirkan hanya mengulangi neoliberalisme SBY yang menyeret Indonesia ke jurang jebakan utang,” tegas Herdi. (rm)